PERATURAN BUPATI BREBES

 NOMOR 024 TAHUN 2011

 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 BUPATI BREBES,

Menimbang :

Mengingat : 

a.

b. 

c.

1.
2. 



3.

4.

5. 

6. 

7.  

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi ;
bahwa untuk memberikan tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes  ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  Undang - Undang Nomor  12  Tahun  2008    tentang  Perubahan  Kedua  Atas    Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010  tentang Standar Layanan Informasi Publik.

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik ;

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen , data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik ;

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelengaraan Badan Publik lainnya yang sesuai Peraturan Perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ;

Badan Publik adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes termasuk lembaga non struktural dan Badan Usaha Milik Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri ;

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik ;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID ;

Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik ;

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang - undangan ;

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang - undangan.

BAB  II

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

 Pasal  2

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat ketat dan terbatas.

Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.

Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat rahasia sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan , kepatuhan, dan kepentingan umum.

Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

 Pasal 4

(1)

(2)

(3)

(4)

Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :

a. Informasi yang dapat membahayakan negara ;

b. Informasi yang dapat berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak – hak pribadi ;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan ; dan/atau

e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 5

(1)

(2)

Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

 Pasal 6

(1)

(2)

(3)

Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

PPID ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1)

(2)

PPID bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PPID dibantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan komponen dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 8

a.

b.

 c.

d.

e.

f.

Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ;

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik ;

Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;

Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ; dan

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pasal 9

a.

b.

c.

d.

e.

Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya ;

Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;

Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses publik ;

Menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 10

(1)

(2)

PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pasal 11

 Tata kerja PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah diatur oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB  V

PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

 Pasal 12

a.

b.

c.

d. 

e.

f.

Perseorangan ;

Kelompok Masyarakat ;

Lembaga Swadaya masyarakat ;

Organisasi masyarakat ;

Partai Politik ; atau

Badan Publik lainnya.

Pasal 13

a.

b.

c.

d. 

Mencantumkan identitas yang jelas ;

Mencantumkan alamat dan nomor telepon ;

Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan ; dan

Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi .

BAB  VI

PEMBIYAAN

 Pasal  14

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB  VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.